SP4N-LAPOR!

Tentang SP4N-LAPOR!

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu.

Pemerintah Republik Indonesia membentuk SP4N-LAPOR! sebagai layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia. Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian PANRB sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik.

SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan "no wrong door policy" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya. Hal ini berdasarkan Perpres No. 76 Tahun 2013 dan PermenPAN-RB No. 3 Tahun 2015.

---

Tujuan SP4N

• Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik;
• Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan;
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

---

Fitur SP4N-LAPOR!

• Anonim — Fitur yang bisa dipilih oleh pelapor yang akan membuat identitas pelapor tidak akan diketahui oleh pihak terlapor dan masyarakat umum.
• Rahasia — Seluruh isi laporan tidak dapat dilihat oleh publik.
• Tracking ID — Nomor unik yang berguna untuk meninjau proses tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh masyarakat.